Warta Ekonomi,quickq安卓版下载安装 Jakarta -

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menggali berbagai potensi kebijakan yang dapat mendorong perekonomian daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Hal tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Perekonomian Daerah yang melibatkan seluruh unsur kedeputian, yang dipimpin Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto pada Rabu (21/05/2025).

Baca Juga: KTT ke-46 Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Ikuti Sesi Pleno di KLCC

“Tantangan yang terjadi di daerah-daerah ini hampir sama yaitu penyederhanaan birokrasi, meningkatkan competitiveness daerah, dan memberikan keamanan dan kenyamanan tentunya untuk investor dalam berinvestasi,” ungkap Sahli Haryo, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (26/5).

Lebih lanjut, sejumlah masukan terkait berbagai sektor juga disampaikan oleh perwakilan kedeputian mulai dari mendorong produktivitas pariwisata daerah, perluasan digitalisasi daerah, meningkatkan manufaktur, mendorong pembangunan infrastruktur logistik untuk konektivitas di daerah, hingga pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, optimalisasi potensi pembangunan daerah tersebut juga dapat ditingkatkan melalui sejumlah kerja sama ekonomi sub-regional yang telah berlangsung seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). 

Kerja sama tersebut melibatkan kepala daerah dengan adanya forum khusus, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi bagi penyelesaian kendala di daerah dan mengembangkan potensi daerah.

Selain berupaya mendorong optimalisasi potensi daerah, pengendalian inflasi tiap daerah juga dilakukan secara berkala dengan melibatkan Pemerintah Daerah. 

Melalui pembentukan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), inflasi di daerah dan secara nasional dapat dijaga pada tingkat yang terkendali. Hingga saat ini, TPIP mendorong setiap daerah untuk dapat menyusun peta jalan inflasi.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2