Luthfi Ngaku Disetrum Polisi, Kapolri: Hati
Kapolri Jenderal Idham Azis ikut menanggapi pengakuan Dede Luthfi Alfiandi (20), demonstran yang viral karena membawa bendera Indonesia saat demo di DPR. Sebelumnya, Luthfi mengaku dirinya dipersekusi polisi saat menjalani pemeriksaan.
Terkait itu, ia mengatakan pengakuan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Luthfi. Pasalnya, jika tidak terbukti akan memberatkan dirinya sendiri.
"Kalau juga tidak benar itu pengakuan juga bisa menjadi bahan fitnah tentunya, jadi bisa jadi Boomerang bagi yang bersangkutan (Luthfi) sehingga kita harus hati-hati dan waspada," katanya kepada wartawan, di Kompolnas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
Baca Juga: Pembawa Bendera saat Demo Masih Ditahan, Warganet Murka Lewat Tagar #BebaskanLuthfi!
Baca Juga: Polisi Periksa 1 Saksi Kunci Kasus Investasi Bodong MeMiles
Lanjutnya, ia mengklaim siap bertanggungjawab jika benar anggotanya melakukan kekerasan terhadap Luthfi. Karena itu, ia pun memerintahkan Kadiv Propam Polri Irjen Ignatius Sigit Widiatmono membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan.
"Ya nanti sudah dibentuk ada Kadiv Propam, tim akan kami periksa, apa benar polisi melakukan itu, kalau benar saya sudah minta ditindak tegas," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Luthfi mengaku disiksa dan dipaksa mengakui terlibat melakukan penyerangan kepada aparat saat demo anak STM di DPR September lalu.
相关推荐
- Respons Menteri Wihaji Soal Program Vasektomi Sebagai Syarat Penerima Bansos
- Bukan Kerugian Negara, BLT Minyak Goreng Disebut Karena Kenaikan Harga
- Ibu Kota Negara Bakal Pindah, Dukcapil Himbau Warga Jakarta Harus Cetak Ulang e
- Negosiasi Perang Dagang, Trump Tak Akan Segan Naikkan Tarif Jika Tak Ada Itikad Baik
- Makin Panas! Kesal Ustaz Maaher Mau Bawa Pasukan ke Rumahnya, Nikita Mirzani Berkoar
- Bank Mandiri Luncurkan Kopra Beyond Borders untuk Transaksi di Luar Negeri
- Disorot BEI Soal Volatilitas Transaksi, Emiten Sawit PTPS Buka Suara
- Jokowi Minta Maaf, Djarot: Yang Lebih Penting Kebijakan Harus Dipertanggungjawabkan