Moeldoko Jelaskan Dasar Program Tapera: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah
JAKARTA,quickq下载加速器官网 DISWAY.ID--Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui iuran potongan gaji karyawan terus menjadi perbincangan khalayak
Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjelaskan dasar diperluasnya kebijakan Tapera tersebut.
Ia menjelaskan awalnya program Tapera ini perpanjangan dari Badan Perimbangan Perumahan (Bapertarum) yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA:Apindo dan KSBSI Minta Pemerintah untuk Kaji Ulang Iuran Wajib Tapera
Namun, melihat data yang dimiliki pemerintah, akhirnya program tersebut diperluas hingga ke pihak swasta.
"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, ini data dari BPS bukan ngarang ya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.
Oleh karena itu, kata Moeldoko, pemerintah akhirnya mencari solusi agar masyarakat yang belum memiliki rumah tersebut bisa terealisasi ditengah adanya inflasi.
"Untuk itu kita berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu ga seimbang. Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya bisa walaupun terjadi inflasi bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya," ungkapnya.
BACA JUGA:Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tapera Program Gotong-royong: Dalam Bahasa Agama Namanya Ta'awun, Saling Membantu
"Caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS yang setengah persen untuk ASN itu, itu untuk pemerintah. Setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta, itu pemberi kerja memberikan pembiayaan," lanjutnya.
Ia pun menegaskan aturan seperti ini juga telah dijalankan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia dan lainnya.
"Masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan bukan hanya Indonesia mengatur, pemerintah di berbagai negara juga jalankan skema seperti ini, di Singapur, Malaysia ada, di beberapa negara lain juga ada. menurut saya sih tugas negara," tutupnya.
(责任编辑:热点)
- ·PVMBG Turunkan Status Gunung Ruang dari Level Awas ke Siaga
- ·Sempat Geger, Ternyata Tas yang Mencurigakan di Polda Metro Isinya Baju Kotor
- ·Jokowi: Siapapun Gubernur Jakarta, MRT Harus Ada
- ·DPR Bantah Panggil Yulianis Berkaitan dengan Proses di KPK
- ·Harga Jagung Turun Drastis, Bapanas Akan Optimalkan Serap Hasil Panen Petani untuk Jaga Stabilitas
- ·Jadikan Novanto Tersangka, KPK Tengah Adu Nyali?
- ·Bareskrim Polri Tetapkan Tersangka Pejabat Pertamina Atas Kasus Penjualan Aset
- ·Pasukan Asmaul Husna Amankan Aksi 299
- ·Kerja di Perusahaan Tambang Jadi Impian? Yuk Gabung PT GSI, Lulusan SMP Bisa Join Nih
- ·Buruh Menagih Janji Kampanye Anies
- ·Kejagung: 5 Smelter yang Disita Terkait Kasus Korupsi akan Dikelola PT Timah
- ·Sikapi Serangan di Moskow, Menkopolhukam Minta BNPT
- ·Pemprov DKI Terapkan Program 'Trotoarku', Gedung Megah Jakarta Bakal Disulap Begini...
- ·Pakar Telematika Jadi Korban Bacok
- ·Anies Diminta Jangan Rawat Perpecahan di Jakarta
- ·Pimpinan KPK Berbagi Tugas Saat Libur Lebaran
- ·HM: Berkas Hary Tanoe Masih di Polri
- ·Belum Ada Lembaga Khusus bagi Anak
- ·Prabowo Terima Ucapan dari Sejumlah Pemimpin Negara, Ketum Projo: Dunia Telah Mengakui Menang Besar
- ·Terduga Teroris Beberkan Ingin Meledakkan Bom di Stadion