Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyindir tajam praktik impor bahan bakar minyak (BBM) nasional dari Singapura, negara yang bahkan tidak memiliki sumber daya minyak. Ia menilai hal ini sebagai bentuk ironi yang mencerminkan lemahnya kedaulatan energi Indonesia.

"Kita impor minyak, BBM, dari negara yang nggak ada minyaknya. Kan lucu ini dunia ini," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Bahlil menilai lebih masuk akal jika Indonesia memilih mengimpor BBM langsung dari negara produsen minyak seperti di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, harga dari kawasan tersebut tidak jauh berbeda dengan minyak asal Singapura.

"Saya putuskan aja nggak usah impor di sana. Impor aja di Middle East, Middle East ngetawain kita masih jauh lebih berharga daripada Singapura ketawain kita, karena dia nggak punya minyak. Kira-kira begitu. Logikanya kan," tambahnya.

Baca Juga: RI Ketergantungan Impor Migas, Bahlil: Demi Allah Ini By Design

Lebih jauh, Bahlil membandingkan kondisi liftingminyak saat ini yang hanya berkisar 580 ribu barel per hari, sementara konsumsi domestik mencapai 1,6 juta barel per hari. Padahal, di era 1996–1997, Indonesia mampu mengekspor lebih dari satu juta barel per hari dan menjadi pemain utama dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Bahlil secara gamblang menuding bahwa ketergantungan terhadap impor bukan semata karena keterbatasan sumber daya alam, tetapi bisa jadi akibat kebijakan yang disengaja.

“Apakah memang kita tidak punya sumber daya alam? Atau masih ada? Atau ini sengaja diturunkan agar impor terus? Bapak Ibu semua saya jujur mengatakan, demi Allah, menurut saya ini ada unsur kesengajaan, by design,”tegasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya 301 hasil eksplorasi migas yang belum masuk tahap Plan of Development(POD), meskipun para investor sudah mengantongi izin eksplorasi. Pemerintah, tegas Bahlil, siap mencabut izin perusahaan yang tidak serius menjalankan kewajibannya, termasuk terhadap perusahaan migas asing.

"Sudah 26 tahun Inpex pegang Blok Masela. Saya sudah beri peringatan pertama, sekarang peringatan kedua. Kalau masih main-main, kita cabut atas nama negara," ujarnya.

Baca Juga: Bahlil Ungkap 10 Lapangan Migas Terbengkalai, Ancam Ini Ke Kontraktor

Menurutnya, konsesi yang diberikan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional, sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah, kata Bahlil, tengah mengevaluasi lebih dari 10 sumur migas dan membuka peluang bagi investor baru yang benar-benar ingin meningkatkan produksi.

Bahlil menyebut target produksi minyak nasional sebesar 900 ribu hingga satu juta barel per hari pada tahun 2029–2030 merupakan target realistis, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya kemauan politik dan pembersihan dari konflik kepentingan demi tercapainya target tersebut.

"Kita pangkas semua regulasi sekarang perdebatannya itu apakah gross splitatau cost recovery. Kemarin Pak Simon (Dirut Pertamina) sudah saya tanda tangan untuk Rokan, kita nggak usah pusing deh mau cost recovery, mau gross split, yang penting minimal IRR 13%, tengah-tengah sedikit 15%, maksimal 17%. Supaya pengusaha dapat, negara dapat, tapi juga kedaulatan energi kita bisa kita wujudkan untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara," jelasnya.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan meresmikan tambahan produksi sebesar 30 ribu barel per hari dari Blok Cepu. Selain itu, produksi besar dari ENI sebesar 90 ribu barel per hari ditargetkan mulai masuk pada 2027–2028.