JAKARTA,quickq最新版 DISWAY.ID - Alokasi anggaran sejumlah Kementerian dan Lembaga mengalami pemangkasan dalam RAPBN 2025.

Salah satunya terjadi pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang anggaran bakal dipangkas di tahun 2025.

BACA JUGA:BP2MI Lepas 988 PMI ke Jepang dan Korsel, Benny Rhamdani: Mereka Pahlawan Devisa Negara

BACA JUGA:Banyak Tertahan di Gudang Bea Cukai, BP2MI Terus Sosialisasikan Aturan Baru Pengiriman Barang Pekerja Migran

Tak tanggung-tanggung, pemangkasan anggaran BP2MI mencapai angka sekitar Rp105 miliar.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengaku sudah mengetahui rencana pemangkasan tersebut dan khawatir bakal menggangu pelayanan. 

"Apa yang kita duga dan khawatirkan tidak hanya berpengaruh pada kuota tapi juga berpengaruh pada pelayanan kita," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani ditemui usai pelepasan 700 PMI ke Korea Selatan, Jerman dan Taiwan, Selasa, 25 Juni 2024.

Menurut Benny, pemangkasan anggaran tersebut akan berpengaruh pada program rencana kerjanya ke depan. Sebab, pemangkasan anggaran itu berkaitan langsung dengan penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi tugas prioritas.

BACA JUGA:Lepas Ratusan Pekerja Migran ke Korea dan Jerman, Kepala BP2MI: Ini Penghormatan dari Negara

BACA JUGA:Ribuan Barang PMI Tertahan Karena Aturan Kemendag, BP2MI Usul Relaksasi Saat Rapat Revisi Aturan Impor

Pemangkasan itu akan mempengaruhi tata kelola, penempatan, hingga perlindungan bagi PMI di sejumlah negara. 

"Itu sangat-sangat prioritas. Sehingga harus mendapatkan perhatian anggaran yang cukup dari negara," jelas Benny.

Benny berharap keinginan agar negara dapat menanggung biaya paspor, visa, medical check up, pelatihan bahkan tiket untuk para PMI yang hendak berangkat ke negara penempatannya terwujud.

BACA JUGA:Sambut Gelombang Kepulangan PMI untuk Rayakan Idul Fitri, BP2MI Pastikan Beri Layanan Terbaik

• 1
• 2
• »